“Dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berkeadilan”

Posts tagged ‘litbang’

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam organisasi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Walikota di wilayah Kecamatan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan.
2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian kecamatan.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan.
4. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan memiliki tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Kecamatan memiliki fungsi :
1. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan kecamatan.
2. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
3. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian kecamatan.
4. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan.
5. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat.

c. Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program memiliki tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program memiliki fungsi :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program.
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan.
3. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja kecamatan.
4. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan urusan keuangan di lingkungan kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
2. Pelaksanaan administrasi keuangan kecamatan.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan.
4. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
3. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

f. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan memiliki tugas pokok membantu Camat dalam bidang tata pemerintahan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan.
3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan.
4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.

g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas pokok membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat
4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

h. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki tugas pokok membantu Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki fungsi :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

i. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan memiliki tugas pokok membantu Camat dalam bidang pembangunan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pembangunan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan.
3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan.
4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan

Iklan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Penataan struktur organisasi Kecamatan di Kota Magelang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.

Struktur organisasi Kecamatan terdiri dari Camat yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Seksi (Kasi) yaitu Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kasi Pembangunan.

MISI KECAMATAN MAGELANG UTARA

rumusan Misi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.
3. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Makna 4 (empat) Misi tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan profesional dimaknai sebagai suatu bentuk tata pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani (civil society). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan profesional terkait erat dengan kontribusi pemberdayaan dan keseimbangan peran antara 3 (tiga) pilarnya, yaitu Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional mensyaratkan adanya kompetensi. Kompetensi ini diperankan oleh birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya.

Untuk mewujudkan agenda penting dalam pembangunan daerah berupa penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan profesional perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
a. Membangun pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan profesional, antara lain : adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi.
b. Menjunjung tinggi supremasi hukum (ketaatan hukum).
c. Membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
d. Adanya peningkatan peran kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan.
e. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
f. Pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, misi pertama yang dicanangkan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ini mempunyai makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Perencanaan pembangunan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut :
a. Berbasis Kondisi Lokal.
Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan bersifat akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga tercipta masyarakat mandiri dan kompetitif.
b. Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional.
Perencanaan pembangunan harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
c. Akomodatif terhadap Dinamika Global.
Perencanaan pembangunan berlandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan lokal dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi.

Misi kedua yang ditetapkan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ini memiliki makna bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

3. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraaan hidupnya. Namun upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan memiliki motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan.

Makna Misi Ketiga ini adalah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang akan berusaha mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered), dan berdayasaing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian melalui peran aktif Pemerintah, swasta dan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain :
a. Peningkatan ketrampilan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan.
b. Penguatan kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat.
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
d. Mengembangkan semangat gotong royong dalam proses pembangunan.
e. Menggalang kemitraan dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan masyarakat.

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan (regulasi) atau pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lain sebagainya.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak hanya bisa ditempuh melalui keputusan-keputusan sebagaimana tersebut di atas, namun juga dapat melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan. Arus globalisasi memberikan peluang sekaligus tantangan yang mendorong Pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyedian pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan.

Misi Keempat Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang mengamanatkan bahwa dalam era globalisasi sekarang ini terdapat kecenderungan semakin besarnya peran dan tuntutan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada bidang pelayanan publik, kecenderungan ini terlihat dari tekanan masyarakat akan kebutuhan publik yang berkualitas. Hal ini akan mendorong Pemerintah untuk melakukan berbagai perbaikan manajemen pelayanannya dan meningkatkan komitmennya melalui berbagai standar pelayanan yang ditentukan atas dasar aspirasi masyarakat. Komunikasi yang terjadi antara masyarakat sebagai pelanggan dan pemerintah sebagai penyedia pelayanan, akan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.

Visi Kecamatan Magelang Utara

Visi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
“Dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berkeadilan”.
Makna Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Pelayanan Prima
Pelayanan terbaik yang diberikan kepada warga masyarakat sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan.
2. Sejahtera
Kesejaheraan masyarakat dapat tercipta dengan tercukupinya kebutuhan manusia meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja yang selanjutnya mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang layak dan bermartabat.
3. Berkeadilan
Peningkatan pembangunan segala aspek secara merata dan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya yang ditujukan masyarakat berpenghasilan rendah serta peningkatan dan pengembangan paham kebangsaan dan kualitas keimanan dan ketaqwaan.

Visi yang dicanangkan tersebut di atas mempunyai makna bahwa dengan memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat akan terwujud kehidupan masyarakat sejahtera yang berkeadilan.