“Dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berkeadilan”

Posts tagged ‘tidar’

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam bidang tata pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan.
c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan.
d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS KECAMATAN MAGELANG UTARA

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan kecamatan.
b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian kecamatan.
d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan.
e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT MAGELANG UTARA

Camat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Walikota di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai fungsi :
a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman ketertiban umum dan pembangunan.
b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan.
d. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
e. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

PROFIL KECAMATAN MAGELANG UTARA 2011

2.1.1 Letak Geografi

Kota Magelang merupakan salah satu daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Secang, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tegalrejo, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bandongan. Kota Magelang terletak antara 110o 12’ 30’’ – 110o 12’ 52’’ Bujur Timur dan antara 7o 26’ 18’’ – 7o 30’ 9’’ Lintang Selatan. Kota Magelang terletak di ketinggian 380 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah Kota Magelang 18,12 Km2, terdiri dari 3 Kecamatan dan 17 Kelurahan. Tiga Kecamatan tersebut adalah :
1. Kecamatan Magelang Utara
2. Kecamatan Magelang Tengah
3. Kecamatan Magelang Selatan

Secara administrasi, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang memiliki batas wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang
3. Sebelah Timur : Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang

Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang berada pada ketinggian 380 meter di atas permukaan laut dan mempunyai luas wilayah 6,128 Km2. Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan. Kelurahan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kelurahan Kramat Selatan dengan luas wilayah 1,458 Km2 atau 23,86 % luas wilayah keseluruhan, sedangkan luas wilayah terkecil yaitu Kelurahan Kramat Utara sebesar 0,864 Km2 atau 14,05 % luas wilayah keseluruhan

Berdasarkan informasi dari Badan Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA), curah hujan rata-rata di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang pada Tahun 2009 berkisar 14,49 mm.

Topografi wilayah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang berupa dataran tinggi dengan sudut kemiringan berkisar antara 2% – 15%. Kemiringan yang terjal pada bagian barat di sepanjang Sungai Progo dan sebelah timur di sepanjang Sungai Elo. Sedangkan pada daerah tengah merupakan daerah datar.

Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Temperatur maksimum Kecamatan Magelang Utara sebesar 29o dan minimum 20o, sedangkan temperatur rata-rata 25o. Rata-rata kelembaban Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang 88,8 %

Dilihat secara geologi, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang tersusun dari Batuan Breksi Vulkanik yang subur.

Sumber air di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan yaitu air sungai, di wilayah Kecamatan Magelang Utara terdapat 2 (dua) sungai yaitu Sungai Progo (sebelah barat) dan Sungai Elo (sebelah timur). Sedangkan air tanah berupa air sumur dengan kedalaman antara 20–30 meter.

Jumlah penduduk Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang berdasarkan Statistik Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Bulan Maret 2011 sebesar 37.362 jiwa terdiri dari laki-laki 18.342 jiwa dan perempuan 19.020 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 11.196 KK.

Penggunaan lahan di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang paling luas digunakan untuk lahan pekarangan/bangunan seluas 481,607 Ha, disusul tanah sawah 77,9218 Ha, tegalan/kebun 5,5247 Ha, dan untuk lainnya 47,7465 Ha.

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang tersebar di berbagai kelurahan antara lain Rumah Sakit Umum 3 buah, Rumah Sakit Jiwa 1 buah, Puskesmas 1 buah, dan Puskesmas Pembantu 4 buah.

Dalam bidang keagamaan, kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dapat dikatakan berjalan harmonis dan saling menghormati. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya permasalahan yang timbul berlatar belakang agama.

Fasilitas peribadatan di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang terdapat 54 buah masjid, musholla 63 buah, gereja khatolik 1 buah, dan gereja Kristen 9 buah.

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) 20 buah, Sekolah Dasar (SD) 24 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10 buah, Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 buah, SMK 9 buah dan Perguruan Tinggi (PT) 5 buah.

Pada tahun 2009 di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang telah berdiri sebanyak 401 industri kecil yang menyerap sebanyak 1.270 tenaga kerja, sedangkan untuk industri sedang tercatat sebanyak 1 buah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 116 orang.

Sejak 15 Januari 2007 telah dilakukan pemekaran wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang. Pemekaran wilayah di Kota Magelang dari 2 Kecamatan menjadi 3 Kecamatan dan dari 14 Kelurahan menjadi 17 Kelurahan. Pemekaran tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara, dan Jurangombo Selatan, serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Magelang Tengah.

Dengan adanya pembentukan Kecamatan Magelang Tengah, maka jumlah Kelurahan masing-masing Kecamatan mengalami perubahan. Jumlah kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Magelang Utara setelah pemekaran ada 5 (lima) Kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Kramat Selatan
2. Kelurahan Kramat Utara
3. Kelurahan Potrobangsan
4. Kelurahan Kedungsari
5. Kelurahan Wates
Kecamatan Magelang Utara terbagi dalam 5 Kelurahan, 47 RW dan 294 RT.

Pengembangan kepariwisataan saat ini makin penting, tidak saja dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa, akan tetapi juga dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Fasilitas penunjang pariwisata di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang berupa Hotel Bintang dan Hotel Melati, Obyek Wisata, dan Kelompok Kesenian.

RUPABUMI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Ketika manusia mendiami suatu wilayah di muka bumi, maka manusiapun memberi nama kepada semua unsur-unsur geografi, seperti nama untuk sungai, bukit, gunung, lembah, pulau, teluk, laut, selat, dsb, yang berada di wilayahnya atau yang terlihat dari wilayahnya. Manusia juga member nama pada daerah yang ditempatinya, seperti nama pemukiman, nama desa, nama kampung, nama hutan, dst, sampai dengan nama-nama kota. Tujuan memberi nama pada unsur geografi adalah untuk identifikasi atau acuan dan sebagai sarana komunikasi antar sesama manusia. Dengan demikian nama-nama unsur geografi sangat terkait dengan sejarah pemukiman manusia. Dengan kata lain, nama-nama unsur geografi bukan hanya sekedar nama, tetapi di belakang nama tersebut adalah sejarah panjang dari pemukiman manusia (a long history of human settlement).

Pemberian dan pembakuan nama unsur geografis di permukaan bumi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting untuk dilaksanakan terutama sejak peta difungsikan sebagai salah satu media komunikasi, baik secara nasional maupun internasional, sehingga diperlukan adanya penyeragaman penulisan nama geografis. Unsur alam, misalnya : gunung, pegunungan, bukit, danau, sungai, muara, selat, laut, atau pulau. Sedangkan unsur buatan, seperti : jalan, desa, kota, fasilitas umum, atau fasilitas sosial.

Pada tanggal 29 Desember 2006 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Peraturan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Resolusi PBB Nomor 4 Tahun 1967 mengenai Standarisasi Nama-nama Geografis dan Resolusi PBB Nomor 15 Tahun 1987 tentang Pembentukan National Names Authority (NNA) di masing-masing negara anggota PBB.

Terbitnya Peraturan Presiden tersebut, merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam upaya percepatan penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan penamaan dan pembakuan unsur rupabumi. Peraturan Presiden tersebut adalah landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian dan pembakuan nama rupabumi (nama geografis) di Indonesia.

Selanjutnya dalam upaya mengimplementasikan kegiatan penamaan dan pembakuan nama rupabumi di Indonesia sesuai Pasal 5 point a Perpres 112 Tahun 2006 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, dimana didalamnya termuat mengenai Prinsip, Prosedur dan Penetapan Pembakuan Nama Rupabumi.

RENSTRA ( RENCANA STRATEGIS ) KECAMATAN MAGELANG UTARA TAHUN 2011-2015

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai line office dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat tercapai.
Sebagai dokumen perencanaan resmi Instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Magelang Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Magelang Tahun 2011-2015 dan Visi Misi Walikota Magelang terpilih Tahun 2010-2015.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang pada setiap tahunnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 dimaksudkan sebagai :
a. Penjabaran sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Magelang Tahun 2011-2015.
b. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah :
a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
b. Acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2011-2015.

RENJA ( RENCANA KERJA ) KECAMATAN MAGELANG UTARA TAHUN 2011

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Kecamatan Magelang Utara Tahun 2011 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2011. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2011 merupakan tahun dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2011-2015.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Magelang Utara Tahun 2011 berpedoman pada penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Magelang Utara Tahun 2011–2015 dan hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan se-Kecamatan Magelang Utara. Musrenbang Kelurahan membahas usulan kegiatan yang diajukan kepada Pemerintah Kecamatan agar diprioritaskan mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2011. Usulan dari setiap Kelurahan selanjutnya dibawa dalam Musrenbang Kecamatan dengan menghadirkan nara sumber dari seluruh SKPD, perwakilan dari Kelurahan, kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala Kecamatan dan DPRD dari Daerah Pemilihan setempat dengan maksud agar dapat menyerap aspirasi dari para peserta Musrenbang. Hasil dari Musrenbang Kecamatan selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja setiap SKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Magelang Utara Tahun 2011 adalah :
1. Undang-Unang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda, tanggal 28 Pebruari 2008, perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ, tanggal 12 Maret 2009, perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010.
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2010.
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2011.
16. Keputusan Camat Magelang Utara Nomor 050.4/65/510 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Magelang Utara tahun 2011.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Magelang Utara 2011 disusun dengan maksud sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Magelang Utara Tahun 2011.

1.3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Magelang Utara 2011 adalah untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Magelang Utara Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN MAGELANG UTARA TAHUN 2009
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BAB VI PENUTUPAN