“Dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berkeadilan”

Posts tagged ‘visi’

LOMBA K3 ANTAR RW SE-KECAMATAN MAGELANG UTARA TAHUN 2011

Dasar Hukum :

1. Kegiatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011 tentang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup (Lomba K3).
2. Surat Camat Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011 nomor : 440/70/510, tanggal 28 Pebruari 2011, perihal Penilai Lomba K3 Antar RW se-Kecamatan Magelang Utara Tahun 2011.
3. Surat Camat Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011 nomor : 440/75/510, tanggal 7 Maret 2011, perihal Jadwal Lomba K3 Antar RW se-Kecamatan Magelang Utara Tahun 2011.
4. Rapat Koordinasi Panitia dan Juri Lomba K3 Antar RW Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2011, Jam 09.00 WIB, bertempat di Aula Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.
5. Rapat Juri Lomba K3 Antar RW Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011, pada hari Jum’at, tanggal 11 Maret 2011, Jam 11.00 WIB, bertempat di Aula Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang

Kriteria Lomba K3 Antar RW se-Kecamatan Magelang Utara Tahun 2011 dan pokok-pokok yang dinilai meliputi :
1. Lingkungan Perumahan
– Sampah
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lahan
– Pohon Peneduh
– Penghijauan
3. Lingkungan Jalan
4. Drainase
– Gulma dan Sedimen
5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalan
– Pohon Peneduh
– Penghijauan
6. Pengelolaan Sampah
– Pemilahan
– Pengomposan
7. Angkutan Sampah

Pada umumnya masing-masing RW telah siap untuk mengikuti Lomba K3.
1. Pengelolaan sampah perlu ditingkatkan dengan adanya tempat sampah yang sudah dipilah menurut jenis sampahnya (sampah organik dan anorganik).
2. Perlunya sosialisasi “composting” bagi warga masyarakat oleh Dinas Terkait.
3. Perlunya pemanfaatan lahan kosong yang tidak terpelihara kebersihannya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan yang produktif.
4. Areal lahan sempit dan kosong di wilayah RT/RW untuk bisa ditata (dibuat Taman RT maupun RW)
5. Kerja bakti yang selama ini telah dilaksanakan oleh warga masyarakat untuk ditindaklanjuti sebagai kegiatan yang dilakukan secara periodik

Iklan

KEGIATAN INVENTARISASI EKS TANAH BENGKOK KECAMATAN MAGELANG UTARA

I. PENDAHULUAN

Tanah bengkok dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Menurut penggunaannya, tanah bengkok dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :
1. Tanah Lungguh, menjadi hak Pamong Desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima.
2. Tanah Kas Desa, dikelola oleh Pamong Desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa.
3. Tanah Pengarem-Arem, menjadi hak Pamong Desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal, tanah ini dikembalikan pengelolaannya kepada pihak desa.
Bentuk lahan tanah bengkok dapat berupa sawah ataupun tegalan, tergantung tingkat kesuburan dan kemakmuran desa.

Untuk Kota Magelang, pengelolaan eks tanah bengkok diambilalih oleh Pemerintah Kota Magelang, hal ini sesuai dengan Permendagri No 1 Tahun 1982, Pasal 11 Ayat 2, yang mengatur sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan sejenisnya di desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, pengurusannya diserahkan ke Pemerintah Daerah Tingkat II. Status desa di Kota Magelang berubah menjadi Kelurahan, dan Kepala Kelurahan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang digaji Pemerintah. Oleh karena itu, eks tanah bengkok seluruhnya dikelola dan menjadi aset Pemerintah Kota Magelang,

Eks tanah bengkok yang tidak produktif disewakan kepada warga yang membutuhkan untuk rumah tinggal. Sedangkan untuk eks tanah bengkok yang subur, dilakukan lelang garapan. Yang boleh mengikuti lelang garapan eks tanah bengkok, hanya para petani penggarap. Semuanya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan eks tanah bengkok, Pemerintah Kecamatan Magelang Utara melaksanakan Kegiatan Inventarisasi Eks Tanah Bengkok yang ada di wilayah Kecamatan Magelang Utara.

II. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Aset Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang.
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud diselenggarakannya Kegiatan Inventarisasi Eks Tanah Bengkok di wilayah Kecamatan Magelang Utara adalah untuk mendukung keberhasilan dan kesuksesan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan eks tanah bengkok yang ada di Kecamatan Magelang Utara.
Adapun tujuannya adalah :
1. Menginventarisir eks tanah bengkok di wilayah Kecamatan Magelang Utara.
2. Menginventarisir peruntukan dan pemanfaatan eks tanah bengkok di wilayah Kecamatan Magelang Utara.
3. Mengamankan eks tanah bengkok di wilayah Kecamatan Magelang Utara sebagai aset Pemerintah Kota Magelang.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam organisasi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Walikota di wilayah Kecamatan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan.
2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian kecamatan.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan.
4. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan memiliki tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Kecamatan memiliki fungsi :
1. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan kecamatan.
2. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
3. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian kecamatan.
4. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan.
5. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat.

c. Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program memiliki tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program memiliki fungsi :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program.
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan.
3. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja kecamatan.
4. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan urusan keuangan di lingkungan kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
2. Pelaksanaan administrasi keuangan kecamatan.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan.
4. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
3. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

f. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan memiliki tugas pokok membantu Camat dalam bidang tata pemerintahan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan.
3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang tata pemerintahan.
4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.

g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas pokok membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat
4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

h. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki tugas pokok membantu Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki fungsi :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

i. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan memiliki tugas pokok membantu Camat dalam bidang pembangunan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pembangunan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan.
3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan.
4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Penataan struktur organisasi Kecamatan di Kota Magelang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.

Struktur organisasi Kecamatan terdiri dari Camat yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Seksi (Kasi) yaitu Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kasi Pembangunan.

PROFIL KECAMATAN MAGELANG UTARA

Sejak 15 Januari 2007 telah dilakukan pemekaran wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang. Pemekaran wilayah di Kota Magelang dari 2 Kecamatan menjadi 3 Kecamatan dan dari 14 Kelurahan menjadi 17 Kelurahan. Pemekaran tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara, dan Jurangombo Selatan, serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Magelang Tengah.

Dengan adanya pembentukan Kecamatan Magelang Tengah, maka jumlah Kelurahan masing-masing Kecamatan mengalami perubahan. Jumlah kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Magelang Utara setelah pemekaran ada 5 (lima) Kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Kramat Selatan
2. Kelurahan Kramat Utara
3. Kelurahan Potrobangsan
4. Kelurahan Kedungsari
5. Kelurahan Wates
Kecamatan Magelang Utara terbagi dalam 5 Kelurahan, 47 RW dan 294 RT.

Lokasi Kantor Kecamatan Magelang Utara yang tadinya berada di Jl. A. Yani, Kota Magelang, terhitung sejak 16 Maret 2006 pindah dan menempati gedung baru di Jl. Jeruk Raya No. 20 D, Sanden, Kota Magelang, Telp.(0293) 362146.

KEGIATAN KECAMATAN MAGELANG UTARA

Kegiatan masing-masing Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
Program 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan :
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan.
Program 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Kegiatan :
1. Pengendalian Keamanan Lingkungan.
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Program 3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
Kegiatan :
Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Program 4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
Kegiatan :
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.
Program 5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
Kegiatan :
Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan Rupabumi.
Program 6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistika Daerah.
Kegiatan :
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.
Program 7. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
Kegiatan :
Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.
Program 8. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
Kegiatan :
Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal.
Program 9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Kegiatan :
Pengawasan Pemanfaatan Ruang.
Program 10. Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan :
Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah Pembangunan.
Program 11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Kegiatan :
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan.
Program 12. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Kegiatan :
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.
Program 13. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Kegiatan :
Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatifitas Siswa.
Program 14. Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat.
Kegiatan :
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Program 15. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
Kegiatan :
Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
Program 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah.
Program 17. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan.
Kegiatan :
Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Jender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Program 18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan.
Kegiatan :
Kegiatan Pembinaan Organisasi Masyarakat.
Program 19. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
Kegiatan :
Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat.
Program 20. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Kegiatan :
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.
Program 21. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Swadaya Murni Masyarakat.
Program 22. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
Kegiatan :
Pengadaan Sarana Penyimpan.
Program 23. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
13. Penyediaan Makanan dan Minuman.
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
15. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/Honorer Daerah/Tidak Tetap.
16. Penyediaan Jasa Pembayaran PBB Gedung Kantor/Rumah Dinas/Mess.
Program 24. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan :
1. Pembangunan Rumah Dinas.
2. Pembangunan Gedung Kantor.
3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
6. Pengadaan Mebeleur.
7. Pengadaan Alat Komunikasi.
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas.
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
Program 25. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.
5. Penyusunan LAKIP SKPD.
6. Penyusunan Renstra SKPD.
Program 26. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
Kegiatan :
Pelatihan Penyusunan Rencana Persiapan Sekolah Taman Kanak-Kanak (RPS-TK)

PROGRAM MASING-MASING MISI KECAMATAN MAGELANG UTARA

Program masing-masing Misi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Misi 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.
Program :
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
3. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat, dan Pencegahan Tindak Kriminal.
4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistika Daerah.
7. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.
8. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

Misi 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.
Program :
1. Program Kerjasama Pembangunan.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Misi 3. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
Program :
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan.
7. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
9. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

Misi 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
Program :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.